Kuota Impor Dihapus, Fauzi Amro Peringatkan: Jangan Buka Keran Impor Tanpa Kendali!
SorotReporter.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, M.Si menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor, terutama pada komoditas pangan seperti daging sapi, tidak boleh sekadar dipahami sebagai langkah administratif semata. Menurutnya, ini adalah momentum untuk mereformasi tata kelola impor secara menyeluruh demi keadilan, keterbukaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan ini harus dimaknai sebagai upaya serius membongkar praktik rente dan kartel yang telah lama mencengkeram sistem impor. Tapi lebih dari itu, arah kebijakan ini mesti menjamin pemasukan negara serta memberikan perlindungan nyata bagi petani, peternak, dan nelayan kita,” ujar Fauzi dalam pernyataan resminya, Jumat (11/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pidato Presiden Prabowo pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4/2025), di mana Presiden meminta agar kuota impor dihapus agar tidak dikuasai oleh segelintir pelaku bisnis besar.
Fauzi menekankan bahwa menghapus kuota bukan berarti membuka keran impor tanpa kendali. Ia mengingatkan agar pemerintah menyiapkan sistem baru yang tetap menjaga keberpihakan terhadap produsen lokal, namun dengan pendekatan yang lebih transparan dan kompetitif.
“Jangan sampai kebijakan ini malah dimaknai sebagai liberalisasi impor. Negara tetap harus hadir dan mengatur. Instrumen seperti tarif progresif, mekanisme lelang terbuka untuk izin impor, hingga penguatan sistem pengawasan wajib disiapkan,” jelas politisi Partai NasDem yang juga pernah aktif di HMI ini.
Fauzi juga menyoroti bahwa sistem kuota selama ini kerap dikritik karena tidak transparan dan menjadi celah praktik korupsi. Ia menyebut beberapa skandal besar dalam impor pangan yang sempat menyeruak ke publik sebagai bukti nyata kelemahan sistem yang lama.
“Rezim kuota selama ini jadi ladang subur bagi permainan kotor dan ketimpangan. Sekarang saatnya kita tinggalkan sistem lama dan membangun tata niaga impor yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya tegas.
