Pemblokiran Dana Proyek IKN, Pemindahan Ibu Kota Berjalan Lambat?
Sorotreporter.com – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memblokir anggaran proyek tersebut. Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan pembangunan IKN, terutama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Dr. Saipul Bahtiar, menilai bahwa pemindahan ibu kota berpotensi mengalami penundaan. Menurutnya, Presiden Prabowo lebih mengutamakan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji kampanyenya.
“Dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan IKN mungkin tetap berjalan, tetapi dengan kecepatan lebih lambat. Fokus pemerintahan baru saat ini lebih kepada sektor sosial dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi anggaran, beban utang negara yang besar menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ekonom Unmul Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana.
“Pemerintah dihadapkan pada defisit APBN, serta berbagai kebutuhan lainnya seperti dana transfer ke daerah. Maka, tak heran jika pembangunan IKN tidak menjadi prioritas utama dalam waktu dekat,” jelas Purwadi.
Selain itu, pemblokiran anggaran juga berpotensi berdampak pada tenaga kerja yang terlibat dalam proyek IKN. Ribuan pekerja, baik langsung maupun tidak langsung, bisa terdampak jika pembangunan mengalami perlambatan. Tak hanya itu, para investor juga mungkin berpikir ulang untuk menanamkan modal di IKN jika tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek.
Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN, meski dengan tempo yang lebih lambat. Menteri PUPR yang juga Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek ini tetap berjalan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
Keputusan akhir mengenai pemindahan ASN ke IKN kini berada di tangan Presiden Prabowo. Ia disebut ingin memastikan kesiapan infrastruktur sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Pemindahan bukan hanya soal status, tapi juga kesiapan fisik dan fasilitas pendukung. Jika semua sudah siap, barulah keputusan akan diambil,” ujar Saipul Bahtiar.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, pemindahan Ibu Kota Nusantara tampaknya masih membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan sebelumnya.
